Pemerintahan semacam ini dapat disebut pemerintahan politik non-negara, atau demokrasi tanpa negara. Proses pengambilan keputusan yang demokratis tidak boleh disamakan dengan proses yang secara umum kita ketahui dari pemerintahan publik. Negara hanya memerintah (administrate), sementara demokrasi mengendalikan (govern). Negara didirikan berdasarkan kekuasaan; demokrasi didasarkan pada konsensus kolektif (bersama). Pemerintah dalam negara ditentukan oleh keputusan, meskipun sebagian mungkin dilegitimasi oleh pemilihan umum. Demokrasi menggunakan pemilihan langsung. Negara menggunakan paksaan sebagai cara yang sah. Demokrasi bertumpu pada partisipasi sukarela.
Konfederalisme demokratis terbuka terhadap kelompok dan faksi politik lainnya. Konfederalisme demokratis fleksibel, multikultural, anti-monopolistik dan berorientasi pada konsensus. Ekologi dan feminisme adalah pilar utamanya. Dalam kerangka pemerintahan mandiri (self-administration) semacam ini, suatu ekonomi alternatif akan menjadi kebutuhan, yang meningkatkan sumber daya masyarakat alih-alih mengeksploitasi mereka dan dengan demikian adil terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.
A. Partisipasi dan Keanekaragaman Lanskap Politik
Komposisi masyarakat yang kontradiktif mengharuskan kelompok politik dengan formasi vertikal dan horizontal. Kelompok pusat, regional dan lokal perlu diseimbangkan dengan cara ini. Hanya mereka, yang masing-masing mewakili dirinya sendiri, yang mampu menghadapi situasi konkret khusus mereka dan mengembangkan solusi yang tepat untuk masalah sosial yang jauh jangkauannya. Merupakan hak alami untuk mengekspresikan identitas budaya, etnis atau nasional seseorang dengan bantuan asosiasi politik. Namun, hak ini membutuhkan masyarakat moral dan politik. Baik negara-bangsa, republik atau demokrasi - konfederalisme demokratis terbuka untuk kompromi mengenai tradisi negara atau pemerintahan. Hal yang memungkinkan koeksistensi yang setara (equal).
B. Warisan Masyarakat dan Akumulasi Pengetahuan Sejarah
Konfederalisme demokratis bertumpu pada pengalaman historis masyarakat dan warisan kolektifnya. Konfederalisme demokratis bukan sistem politik modern yang sewenang-wenang, melainkan akumulasi sejarah dan pengalaman. Konfederalisme demokratis dilahirkan dari rahim kehidupan masyarakat.
Negara terus-menerus mengorientasikan dirinya ke arah sentralisme untuk mengejar kepentingan akan monopoli kekuasaan. Konfederalisme berlaku sebaliknya. Menolak monopoli sehingga masyarakat adalah pusat fokus politik. Struktur masyarakat yang heterogen bertentangan dengan semua bentuk sentralisme. Sentralisme yang berbeda hanya menghasilkan erupsi sosial.
Dalam ingatan yang hidup (living memory), rakyat selalu membentuk kelompok longgar seperti klan, suku atau komunitas lain dengan kualitas federal. Dengan cara ini mereka dapat mempertahankan otonomi internal mereka. Bahkan pemerintahan internal kekaisaran menggunakan beragam metode pemerintahan-mandiri untuk bagian dari mereka yang berbeda, yang meliputi otoritas keagamaan, dewan suku, kerajaan dan bahkan republik. Oleh karena itu penting untuk memahami bahwa bahkan kerajaan yang tampak sentralis mengikuti struktur organisasi konfederasi. Model sentralis bukanlah sistem administrasi yang diinginkan oleh masyarakat. Sebaliknya, sentralis adalah model administratif yang diperlukan monopolisme.
C. Masyarakat Moral dan Politik
Klasifikasi masyarakat ke dalam kategori dan istilah yang mengikuti pola tertentu diproduksi secara artifisial oleh monopoli kapitalis. Masyarakat seperti itu tidak ada, melainkan hasil propaganda mereka. Namun, masyarakat pada dasarnya bersifat politis dan moral. Monopoli ekonomi, politik, ideologis, dan militer adalah konstruksi yang bertentangan dengan sifat masyarakat karena hanya berjuang untuk akumulasi surplus. Mereka tidak menciptakan nilai. Revolusi juga tidak dapat menciptakan masyarakat baru. Ia hanya dapat memainkan peran positif dalam memulihkan tatanan moral dan politik masyarakat yang telah terkikis. Sisanya ditentukan oleh kehendak bebas masyarakat moral dan politik.
