Mengorganisir Mahasiswa Anarkis

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan dalam unit paling kecil dari federasi, melalui praktik demokrasi langsung dengan mengutamakan konsensus, atau yang kita kenal sebagai musyawarah untuk mufakat. Konsensus adalah alternatif pengambilan suara yang dianggap rasional dan menjaga otonomi pribadi. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka perdebatan harus dihidupkan dengan mengutarakan alasan-alasan mendukung atau menolak. Jika dianggap terlalu runyam, maka papan tulis akan sangat berguna untuk mendaftar poin-poin keberatan. Jika poin tersebut bisa dipatahkan dan diberikan solusinya oleh pendapat lawan, maka ia dicoret. Usulan dengan poin yang dicoret paling sedikit tentu saja adalah solusi yang paling baik, walau tentu bukan saja yang terbaik. Bahkan jika perlu, hal-hal paling teknis juga bisa dibahas untuk menunjang pembenaran suatu usulan, hingga semuanya sepakat untuk sepakat.

Jika konsensus gagal dicapai, pemungutan suara (voting) dilakukan dengan keputusan yang diambil berdasarkan aturan suara mayoritas, yakni sedikitnya 51 persen mendukung, maka hasilnya akan disahkan. Namun sebisa mungkin, pemungutan suara harus dihindari, sebab mayoritas tidak lebih berhak untuk mendikte minoritas, bahkan minoritas yang terdiri dari satu orang sekalipun, demikian pula sebaliknya minoritas terhadap mayoritas. Ia justru bisa mengarah kepada dictator by majority, terutama jika terdapat kubu-kubu “tanpa bentuk” di dalam federasi.

Dalam konsensus, isegonia, hak universal untuk berbicara di dalam pertemuan, perlu dijunjung tinggi. Semua segi isu, argumen dan kontra-argumen akan diperdengarkan selengkap mungkin. Federasi menjanjikan kebebasan yang tidak hanya mengijinkan debat, tetapi mengembangkannya. Federasi adalah institusi dimana forum-forum diskusi dan debat akan terbuka bagi ekspresi sepenuhnya dari semua sudut pandang.

Konsensus memiliki poin kelebihan, yaitu lebih sesuai dalam federasi yang anggotanya sangat akrab satu sama lain. Namun dalam pertemuan yang lebih heterogen, perkelahian bisa saja terjadi, dan ini menjadi permasalahan serius. Bagaimanapun juga, cara yang lebih bermoral adalah ketika suatu keputusan sudah disahkan, ia juga harus dibarengi peluang mengubah keputusan pada masa mendatang. Mereka yang merasa pendapatnya kalah, perlu membangun kontra-argumentasi disertai dengan bukti-bukti bahwa pendapatnya benar dan tepat, serta menghancurkan pendapat lawan, dalam pertemuan selanjutnya. Sebab suatu keputusan yang mengikat dan bersifat tetap dalam jangka waktu lama adalah tidak mungkin. Situasi dan kondisi menentukan bagaimana kita berpikir dan bertindak, perubahan situasi akan membawa perubahan terhadap cara kita berpikir dan bertindak pula.

Bagaimanapun juga saya percaya bahwa konsensus, kemungkinan besar bisa terus dicapai dalam banyak situasi dan kondisi. Akan aneh jika konsensus sulit tercapai. Jika demikian, maka hal yang sedang dibahas itu perlu ditinjau kembali. Apakah memang hal tersebut memang perlu dibahas? Jangan-jangan justru hal tersebut malah mengganggu kebebasan anggotanya atau bertentangan dengan tujuan federasi.

Delegasi vs Representasi

Saya sudah menjelaskan bahwa pengambilan keputusan harus diambil dari unit paling kecil dalam federasi karena sifat otonomnya. Untuk aras yang lebih tinggi, terkadang pengambilan keputusan akan diperlukan. Jika federasi sudah terlalu besar, akan menjadi mustahil untuk mengadakan pertemuan yang benar-benar efektif dan efisien. Itu bukan rapat, tapi mimbar bebas penuh orasi-orasi ngalur-ngidul saja. Dalam hal inilah sistem perwakilan terkadang dibutuhkan.

Soal sistem perwakilan ini, kita harus membedakan antara representatif dan delegasi. Sistem kenegaraan menggunakan representatif, sehingga walaupun mengaku membawa suara rakyat, sebenarnya itu tetaplah suara mereka dan kelompoknya. Suara mereka akan dianggap sebagai suara rakyat sebegitu saja. Hal ini yang sebisa mungkin kita tolak.

Sebaliknya, delegasi berarti utusan yang memang membawa mandat. “Mandat” di sini bukan berarti tugas untuk mewakili, tetapi membawa pesan-pesan tertentu yang sudah jelas dan sudah disepakati bersama (konsensus) dari kelompok yang diwakilinya. Di berbagai praktek demokrasi langsung, pembawa mandat bahkan dikawal untuk memastikan bahwa ia memang menyampaikan sesuai dengan hasil keputusan. Jika dianggap menyeleweng, maka delegasi dapat di-recall. Inilah demokrasi, inilah pemerintahan dari bawah, pemerintah rakyat yang sesungguhnya. Ini pula yang hendak kita wujudkan dalam masyarakat, ketika politik bukanlah urusan elit-elit profesional, tetapi para amatir, para warga biasa yang berdaulat.

Pertama-tama, usulan suatu unit dilemparkan ke pejabat federasi kota. Tiap sebelum rapat, pejabat akan menyusun bermacam persoalan dan isu yang diminta untuk dirundingkan dalam pertemuan federasi kota. Agenda itu diumumkan paling lambat seminggu sebelum pertemuan, agar unit-unit yang kecil itu mempunyai waktu untuk menyusun kontribusi yang akan diberikan pada diskusi mengenai isu tersebut. Isu tersebut harus spesifik, sehingga pertimbangan yang muncul akan spesifik pula.

Misalnya, unit federasi mahasiswa UNY memutuskan bahwa federasi kota di Yogyakarta perlu turun tangan dalam advokasi dan pengorganisiran kasus agraria di Gunung Kidul dalam menghadapi rezim feodal Sultan. Usulan yang diumumkan adalah: ayo kita turunkan sultan dan bentuk komune demokratik di Yogyakarta! Unit di UAD bisa saja menolak, tetapi itu harus disepakati bersama dalam pertemuan di unit tersebut, lalu menyampaikannya dalam pertemuan. Hal yang perlu diingat adalah, hal ini tentu saja tidak akan menghalangi anggota unit di UAD, untuk secara individual terlibat dalam pemberontakan. Ada beberapa hal yang sifatnya mengikat dan tidak. Untuk kasus ini, keputusan unit di UAD tidak boleh mengikat.

Terkadang, ada beberapa konteks yang sangat mendesak dimana kita harus menggunakan sistem representatif. Misalkan, seorang mahasiswa anarkis sedang diburu, atau buruknya lagi ditangkap oleh tentara, keputusan perlu diambil saat itu juga. Apakah perlu melakukan aksi langsung dengan melakukan penyerbuan untuk membebaskan dia atau tidak? Pertemuan diadakan tanpa perlu memandang apakah ia delegasi dari unitnya atau bukan, dan ia harus mengumumkan hasil keputusan ke unitnya lagi.